Posisi perempuan pasca perceraian di kalangan TKI - Fatihatun Nayyiroh

Tugas Akhir/Skripsi Antropologi

Disusun oleh: Fatihatun Nayyiroh

Universitas Airlangga

Program Studi Antropologi

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Intisari:

Penelitian ini bermula dari ketertarikan peneliti mengenai fenomena perceraian dikalangan TKI yang ada di desa Payaman, kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan dan segala aspek sosial budaya yang melatarbelakanginya. Perceraian adalah putusnya hubungan suami-isteri yang dapat menimbulkan dampak atau akibat tersendiri khususnya bagi perempuan.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini meliputi: pertama, apa saja faktor-faktor penyebab perceraian yang terjadi di kalangan TKI? kedua, aturan-aturan atau norma apa saja yang berlaku di masyarakat dalam penyelesaian sengketa masalah perceraian? ketiga, bagaimana posisi perempuan pasca perceraian di kalangan TKI?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan fenomena perceraian di kalangan TKI. Dalam metode pengumpulan informasinya peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan studi pustaka. Observasi dilakukan peneliti dengan cara melihat gaya hidup sehari-hari seorang perempuan yang menyandang status janda dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, dalam hal ini berkaitan dengan interaksi sosial janda dengan lingkungan sekitar. Wawancara dilakukan peneliti dengan cara membuat pertanyaan terlebih dahulu serta mengembangkan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Studi pustaka diperoleh peneliti dari internet, jurnal, serta artikel yang terkait dengan masalah yang diangkat.

Peneliti menganalisa mengenai faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan TKI yang dipicu oleh kurangnya intensitas bertemu antara suami isteri sehingga menyebabkan perselingkuhan, tidak memberi nafkah dan perselisihan, yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Berlaku aturan atau norma adat, agama, dan hukum negara di Desa Payaman yang mengatur masalah perceraian. Dalam penyelesaian sengketa masalah perceraian seperti pembagian harta gono-gini dan hak asuh anak berlaku hukum adat, sedangkan pada proses atau prosedur perceraian, masyarakat setempat menganut sistem hukum negara dengan cara melakukan perceraian di pengadilan Agama. Peran yang harus dijalani oleh perempuan setelah perceraian adalah mencari nafkah, melakukan kegiatan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lain-lain serta peran yang berhubungan dengan interaksi perempuan janda dengan lingkungan sekitar.

Kesimpulan penelitian ini adalah posisi perempuan pasca perceraian di kalangan TKI menempati posisi subordinat atau termarginalkan dibandingkan dengan laki-laki dalam pembagian harta bersama dan hak asuh anak, yang menempatkan perempuan pada urutan kedua setelah laki-laki. Selain itu, terdapat anggapan negatif sehubungan dengan status perempuan janda, yang tidak melekat pada laki-laki duda.